MAKASSAR, Faktualsulsel.com –Kedatangan Sekcam Tamalate bersama Lurah Jongaya yang di dampingi pihak Bapenda koordinator kecamatan Tamalate dan seluruh ketua RT/RW serta tokoh masyarakat kecamatan Tamalate, dalam rangka sosialisasi pekan panutan PBB. Kamis (10/8/2017).
Dalam sambutannya, Andi Amran Bau Nani selaku bapenda koordinator kecamatan Tamalate mengatakan, “PBB pengenaannya didasarkan pada Perda no.03 tahun 2010, pasal 1 ayat 4, berbunyi pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan Perda no. 03 Tahun 2010, pasal 1 ayat 24 dituliskan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, di kuasai dan di manfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
Ia juga menambahkan, “tidak semua objek bumi dan bangunan akan dikenakan PBB, ada juga objek yang di kecualikan dari pengenaan PBB adalah apabila digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksud-kan untuk memperoleh keuntungan, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum di bebani suatu hak, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
Mari kita dukung gerakan “Tabe Daeng…! Jangan Ki Lupa Bayar Pajak Ta’ Tepat Waktu Dan Tepat Jumlah” sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam membangun negara dan mewujudkan program pemerintah dalam membuat Makassar 2 kali tambah baik. (**)