Selayar, Faktualsulsel.com- Dalam rangka pelaksanaan Updating Data Kemiskinan Program Perlindungan Sosial melalui Basis Data Terpadu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (BDT-SIKS NG) Dinas Sosial Kep. Selayar melaksanakan Rapat Koordinasi (RAKOR) bersama enam pusat kesejahteraan sosial (PUSKESOS) yang telah terbentuk di Kepulauan Selayar. Bertempat di Ruang Kepala Dinas Sosial, 04/05/19.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (Kabid. Dayasos), Abdul Latief Anas, ST, dalam arahannya mengatakan,” selaku unit Teknis dalam penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa/ Kelurahan Pusat Kesejahteraan Sosial harus bekerja Cepat, Tepat dan Efesien dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial diantaranya Kemiskinan, mengingat untuk updating data kemiskinan sendiri itu dilakukan dibulan Mei 2019 ini, kalau tidak ada updating data maka data lama yang akan diakomodir, sementara dari berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat masih seputar inklusion dan eksklusion error, artinya masih banyak masyarakat yang bukan tergolong miskin ada dalam basis data terpadu dan yang miskin masih banyak belum terdata di BDT, sehingga ia mengatakan perlu kerja-kerja ekstra Desa /kelurahan dalam melakukan Verifkasi dan Validasi Data tak terkecuali pihak PUSKESOS.
Senada dengan Kabid Dayasos, Operator SIKS NG Dinsos Kep. Selayar, Dewi Angraeni, juga mengatakan bahwa finalisasi update data akan dilakukan pada 19 Mei 2019. Ini adalah proses up data pertama dikepulauan selayar dengan menggunakan sistem yang terintegrasi langsung denga program Nasional bukan hanya di Kementerian Sosial tapi juga untuk instansi lain, seperti Kementerian Kesehatan, Pendidikan dll, sehingga Updating Data melalui proses Verivali yang ditindak lanjuti melalui Musyawarah Desa/Kelurahan atau MusDes/MusKel dalam menentukan ketepatan sasaran penanggulangan kemiskinan menjadi sangat penting, apalagi saat ini semua program Bansos sudah diawasi oleh Pihak berwajib berdasar pada MOU yang telah disepakati bersama antara Kementerian Sosial RI dan Kepolisian RI beberapa waktu lalu. Pemberian data atau proses Verivali yang tidak sesuai aturan dapat berimplikasi pidana,” Kata Dewi
Dalam Rakor yang dihadiri tidak kurang dari 30 orang pengelola PUSKESOS termasuk ketua WKSBM Desa Bungaiya, Anton, mewakili PUSKESOS Desa Bungaiya dan Kepala Desa Barat Lambongan selaku Penanggung Jawab PUSKESOS Desa Barat Lambongan, Abd. Razak, PUSKESOS A’Munte Sibatu Kel.Benteng Selatan yang diwakili oleh Kasi. Kesos, Ahmad Nasrun, SE, PUSKESOS Desa Bontotangnga oleh Nur Caya, PUSKESOS Desa Barat Lambongan yang diwakili oleh Sidar, PUSKESOS Desa Kalepadang yang diwakili oleh Muh. Yusuf serta beberapa pendamping SLRT dan TKSK Kec.Bontomatene melahirkan beberapa kesepakatan diantaranya Percepatan Update Data Kemiskinan serta penganggaran PUSKESOS.
Laporan: Nur Alief
4.5