MAKASSAR, faktualsulsel.com – Ketua Umum Lembaga Poros Rakyat Indonesia, meminta kepolisian dan kejaksaan mengusut dan menindak lanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di beberapa SKPD khususnya terkait penggunaan anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Makassar. Rabu (27/01/2022)
Setiap SKPD memili rencana jangka pendek, menengah dan rencana jangka panjang, sehingga semua mampu terakomodir sesuai perencanaan, tidak serta merta menggelontorkan anggaran, seakan akan anggaran itu milik nenek moyang atau milik kelompok, apalagi rencana kerja SKPD setiap wilayah berada pada naungan kesepakatan anggota DPR setempat, tidak serta merta anggaran ada pengalihan kecuali diduga ada niat busuk didalamnya.
Damkar Makassar wajib dibenahi, Dinas itu milik masyarakat Makassar, bukan milik sekelompok atau pejabatnya dan wajib diberikan pendidikan moral sehingga tidak semaunya melakukan pengalihan program yang tidak sesuai dengan perencanaan.
BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap penganggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2020 tentang belanja pemeliharaan gedung bangunan yang melebihi batas kapitalisasi (capitalization threshold) aset tetap, yang seharusnya dianggarkan sebagai belanja modal namun dalam pelaksanaannya dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa.
Atas kesalahan belanja tersebut ada indikasi kesengajaan melakukan kejanggalan penggunaan anggaran di Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2020 yang diduga kuat berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan daerah.
Patut untuk dipertanyakan dan pemberian sanksi, jangan ada pejabat terbiarkan dan bebas melakukan kebijakan yang tidak sesuai regulasi yang ada, realisasi anggaran belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran ini, setiap tahunnya sudah ada pos-pos nya, justru semudah itu dialihkan untuk kegiatan belanja lainnya, berarti administrasi disana tidak becus dan tidak akuntabel dan pengawasan pengguna anggaran oleh pimpinannya patut dipertanyakan” tegas Ketua Umum Poros Rakyat Indonesia.
Walikota Makassar Elegan menempatkan pejabat lebih melihat potensi Moralitas ketimbang kedekatan emosional, Makassar wajib berbenah, jangan sampai semakin hari Makassar semakin mempertontonkan kebobrokan sistem, seperti yang terjadi di dinas kesehatan, Korupsi berjamaah.
Karena itu, ia berharap kepolisian dan kejaksaan menindak lanjuti temuan BPK ini serta menjadikan temuan yang ada sebagai pintu masuk mengusut kegiatan-kegiatan belanja pada OPD tersebut.
“Bahaya terbesar dari kasus korupsi itu bukan soal jumlahnya yang fantastis, tetapi akan mengikis tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang akan ikut terpengaruh.
Sementara itu, tim dari media mencoba melakukan permintaan klarifikasi dan konfirmasi atas temuan BPK tersebut melalui surat kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkot Makassar sejak pekan lalu hingga berita ini diturunkan tidak mendapat tanggapan dan jawaban.
** Tim