Selamat ulang tahun pangkajene dan kepulauan


Pangkep, faktualSulsel. com — 01-2022. Kalangan DPRD Kab. Pangkep mendesak Dinas Pertanian untuk mempercepat penyusunan RDKK dari kelompok Tani masing-masing di dampingi PPL nya E. RDKK menyusun sistem distribusi pupuk.DPR menilai. Selama ini tidak pernah ada orang yang di adili karena melakukan penyelewengan distribusi pupuk.
Kelangkaan pupuk yang terjadi akhir-akhir ini benar-benar menyedot perhatian kalangan anggota DPRD. Kabupaten Pangkajene dan Keplauan sul sel. Tak tanggung-tanggung komisi ll DPRD. Membidangi masalah Pertanian.

Pihak Dinas Pertanian tak mau

kalah, Kepala Dinas Pertanian Kab.Pangkep Ir.Agustina Wangsa.MT. Di dampingi Sekertaris Dinas pertanian Andi Sadda.SP. dan Kabid Sapras M.Basri, menegaskan anggotanya mempercepat membuat RDKK ke E-RDKK menyusun sistem distribusi pupuk tegas Ibu Kadis.

Kelangkaan dan harga pupuk bersubsidi antara pimpinan DPRD, Wakil ketua Komisi II DPRD, Irwan Nursaid.S.Sos.Sahrul Sekertaris Komisi II. Muhlis Mori. SP, MM. Kabid PSP Dinas TPHBUN Prov. sulsel. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ( Koperindag ). Hj.Irani Agusti. ( Plt Kadis Koperindak ) Kab.Pangkep, Wahyu Pratama Distributor PT.Pertani, Sukardi Distributor, pupuk Wilayah pangkep, H.Abd.Majid. S.Sos Ketua KTNA Kab. Pangkep, Novita Arhad Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kab. Pangkep. Devid Khaerul ( PT.Petrokimia Gresik ).

Alhasil, rapat gabungan yang digelar sidang B Gedung DPRD Kab. Pangkep komisi II dan Dipimpin lansun Ketua DPRD H.Abdul Haris Gani pada hari pekan 21/Januari 2022. Ketua DPR. menyampaikan tuntutan demo mahasiswa pekan penjarakan koordinator dan pengecer yang nakal, plus kehadiran para rapat koordinasi menjadi ajang saling mebelah diri.

Dinas Pertanian mengakuh telah melakukan upaya untuk memecahkan masalah kelangkaan tersebut. Mulai dari pemberian subsidi, membuat peraturan tentan distribusi kelangkaan pupuk.

Sementara kalangan anggota Dewan, justru menuduh Pertanian tidak serius menangani Masalah ketersedian pupuk. Tudingan itu diwujudkan dengan menghujani Dinas Pertanian dengan sejumlah pertanyaan darI anggota DPR.

Setela di temui H.Ahmad Paramuda Kabid pangan di tempat terpisa, kami dari dinas pertanian bersedia melakukan perbaikan apa yang terbaik dengan sesuai aturan kementrian. Ungkapnya.

Rapat koordinasi yang di Gelar Ruangan sidang B Gedung DPRD Kab. Pangkep saling sepakat,masing-masing menandatangani Berita Acara Kesepakatan agar tidak keluar yang suda di tetapkan Kementrian ( Kementang) dan mengoktimalkan fungsi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3).Lanjutnya..

Laporan . Adl-Aih.

By Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *