TORAJA UTARA, faktualsulsel.com– Sebanyak 86 Kepala Lembang Terpilih se Kab. Toraja Utara periode 2020-2026 diambil sumpah jabatan dan dilantik oleh Bupati Toraja Utara Dr. Kalatiku Paembonan dengan landasan dasar hukum Skep Bupati Toraja Utara no : 07 / I / 2020.
Pelantikan Kepala Lembang Se Kab. Toraja Utara dilaksanakan di Gedung A.A. Van De Loosdrecht Jl. Samratulangi Kel. Singki’ Kec.Rantepao Kab. Toraja Utara. Jumat (3/01/20).
Ikut hadir pada pelantikan yang berlangsung di gedung Van De Loosdrecht, sebagai berikut :
– Wakil Bupati Toraja Utara Yosia Rinto Kadang, ST
– Dandim 1414 Tator Letkol Czi. Zainal Arifin, M.Han
– Kadis BPML Rita Rasinan
– Kasatpol PP Drs. Andarias Sesa
– Asisten I, Semuel Sampe Rompon
– Ka Kesbang pol Drs. DT. Rante Tasak
– Para toga, tomas, toda
– Rohaniwan
– Serta undangan
Nampak pula berdiri diatas podium utama, mendampingi Bupati Toraja Utara, Kapolres Tana Toraja AKBP Liliek Tribhawono Iryanto SIK, MM
– Kapolres Toraja Utara AKBP Yudha Wirajati Kusuma.
– Ketua Pengadilan Negeri Makale, Timotius Djemey SH.
Adapun susunan acaranya sebagai berikut :
– Pembukaan,
– Menyanyikan lagu indonesia raya,
– Pembacaan Skep bupati torut,
– Pengambilan sumpah oleh bupati torut
– Penandatangan Ba sumpah,
– Pelantikan,
– Penyematan tanda jabatan,
– Sambutan bupati torut
– Do’a
– Penutup
Dalam rangka mengamankan jalannya pelantikan kepala Lembang tersebut, Polres Tana Toraja menurunkan 193 personil, ditambah dengan back up pengamanan dari 1 peleton Brimob Polda Sulsel, yang dipimpin oleh Waka Polres Tana Toraja Kompol Jacob Lobo, SH, MH.
Selain dari personil polri, dukungan pengamanan juga datang dari kodim 1414 Tator, dan satpol PP Kab. Toraja Utara.
Seluruh rangkaian kegiatan pelantikan berakhir pada pukul 12.30 wita.
Sementara itu, dari pantauan di lokasi, massa dari Forum Aliansi Masyarakat Toraja melakukan aksi unjuk rasa di luar gedung pelantikan, mereka menuntut Bupati Toraja Utara yang tidak mengindahkan rekomendasi dari DPRD Kab. Toraja Utara yang merekomendasikan agar Bupati Toraja Utara untuk tidak melakukan pelantikan kepala Lembang Terpilih sebelum kasus e voting yang dilaporkan oleh Forum Aliansi Masyarakat Toraja menemui hasil.
(**/Tim)