Torut, faktualsulsel.com – Selasa tanggal 20 Agustus 2019. bertempat di Lembang Nonongan Kec.denpina Kab. Toraja Utara Bhabinkamtibmas Polsek Sopai Aiptu TR. Tonglo dan Bripka Widhi Suwito didampingi Ketua TPK Arnol Samban melaksanakan monitoring kegiatan APBL tahun anggaran 2019, di Lemb. Nonongan.
Untuk kepentingan transparansi penggunaan keuangan negara yang dikelola melalui APBL tahun 2019, Polisi yang berdinas di Polsek Sopai Aiptu TR. Tonglo menyebutkan terdapat 5 item kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh TPK, sebagai berikut :
– Rabat beton jln. Nangka Rp.207.431.308
– Rabat beton jln. Alang-alang – Pa’pasangan Rp.199.255.189
– Rabat beton dan talud jln. Tanete – Tirobali Rp.208.153692
– Rabat beton dan talud jln.
Palempang – Irri Rp.227.914.721
– Peningkatan Rabat beton jln. To’lemo – Pamumbun Rp.117.382.090.
Untuk memastikan bukti fisik dari hasil pengerjaan yang disebutkan diatas, Bhabinkamtibmas bersama dengan Ketua TPK meninjau lokasi pekerjaan rabat beton di jln nangka.
Dari hasil peninjauan lokasi ini, Aiptu TR Tonglo menyebutkan jika rabat beton Jl. Nangka sudah selesai 100 persen, dengan volume 260x3x0,15 m, menelan anggaran Rp. 207.431.308, serta upah pekerja Rp. 140.000/hari, plus biaya oprasional TPK 3%.
Begitu pula saat meninjau rabat beton di jl. Alang Alang yang berhubungan langsung dengan jln Pa’pasangan, kondisi terakhir disebutkan telah selesai 100 persen.
” Dari 5 item pekerjaan yang dikerjakan TPK Lembang Nonongan, 2 lokasi yang telah rampung 100 persen, dan masih tersisa 3 lokasi pekerjaan lagi yang akan segera dilaksanakan selanjutnya “. Kata TR Tonglo mengutip keterangan dari TPK.
Sebagai informasi , dalam kurung waktu sebulan terakhir, Polres Tator gencar melakukan pengawasan penggunaan ADD maupun penggunaan dana lembang yang bersumber dari keuangan negara.
Dengan mengedepankan Polsek Jajaran, optimalisasi peran bhabinkamtibmas, sinergitas dengan Babinsa, libatkan kemitraan dengan aparat Lembang dan Tim Pengelola Kegiatan, diharapkan dapat menjadi momentum tepat dalam mengawal pengelolaan dana desa yang bersumber dari keuangan negara.
Laporan : Tim/**