Makassar, Faktualsulsel.com- “Ratusan warga Desa Kale Ko’mara, Kabupaten Takalar, menggeruduk Kantor DPRD PROV.sul-sel dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sulawesi Selatan di Jalan Cenderawasih, Makassar, Selasa (18/12/2018).
Kedatangan para warga sebagai aksi protes yang dipicu oleh ketidakpuasan mereka terhadap pembangunan Pemukkulu di Kabupaten Takalar yang setahun belakangan yakni sejak 2016 lalu berpolemik lantaran harga ganti rugi tidak sesuai dengan kesepakatan yabg telah dibangun sebelumnya.
Koordinator aksi, Muallim Bahar mengatakan, pihaknya sebagai warga tidak puas dengan pihak pengembang yang hanya memberi harga ganti rugi lahan sebesar Rp3.600 per meter.
“Padahal sebelumnya kami telah memenangkan di Pengadilan Negeri Takalar. Berdasarkan putusan hakim harga tanah kami dinaikkan menjadi Rp50 ribu per meter,” kata Muallim. Kami meminta agar kepala BPN Wilayah dan BPN takalar tanggalkan jabatannya sebab pemerintah layaknya berbuat untuk kesejahteraan rakyat juga termasuk kepala balai pompengan yang tidak bertanggungjawab.
Namun, hingga pembangunan bendungan Pemukkulu yang hampir tuntas itu, warga belum mendapatkan harga ganti rugi yang sepadan.
“Perlu kalian ketahui, tanah Kabupaten Takalar itu tanah yang suci. Direbut dengan darah perjuangan dari para penjajah oleh para pejuang kami terdahulu,” ujar Muallim dalam orasinya.
“Jadi sekarang, Kakanwil (BPN) harus keluar sekarang, jangan kalian mendukung penindasan terhadap kami sebagai warga negara,” tegasnya.
Untuk diketahui, pembangunan bendungan Pemukkulu disebut-sebut menggunakan anggaran negara sebesar Rp1,7 triliun dan dibangun dengan menggunakan lahan seluas 640 hektare yang merupakan milik dari 2.235 warga setempat.
Pantauan Sulselsatu di lokasi, ratusan warga masih memadati area kantor Kantor BPN Wilayah Sulawesi Selatan.
Sementara itu, tampak pula para petugas kepolisian sedang berjaga di lokasi aksi.
Sumber: Suandi MF