Takalar, faktualsulsel.com– Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada November 2021 mendatang, sering terjadi politik uang (money politic)yang di lakukan beberapa calon Kepala Desa (Cakades).
Hal ini merupakan perbuatan yang mencederai Demokrasi dan itu tidak seharusnya diterapkan demi memperoleh suara terbanyak.
“Money Politik dapat menggiring Masyarakat ke arah yang sesat dan dalam proses pemilihan, masyarakat memilih karena uang bukan karena hati Nurani”,ungkap Rahman Samad pemerhati anti korupsi
Lanjut Rahman, money politik adalah perbuatan yang menggiring masyarakat ke arah yang sesat karena dengan money politik bisa saja warga menjatuhkan pilihan hanya karena tergiur dengan imbalan bukan dengan kata hati memilih figur yg tepat untuk memimpin desanya selama 6 tahun kedepan.
Dalam pemilihan kepala desa seharusnya diawasi oleh seluruh elemen Masyarakat setempat demi terwujudnya Pemimpin atau Kepala Desa yang Amanah tanpa mengandalkan uang atau kemampuan finansial yang dimiliki.
Kepala desa yang terpilih dengan Money politik biasanya tidak konsentrasi dalam membangun Desa tetapi lebih mendahulukan pengembalian modal yang dia gunakan dalam memenangkan dirinya pada saat Pilkades.
Warga juga perlu mengetahui bahwa Jabatan Kepala Desa adalah selama 6 tahun jadi kalau dengan imbalan uang Rp100.000,- sampai Rp200.000,- saja untuk memenangkan seseorang, maka sangat disayangkan karena hanya di bayar dengan nilai tersebut namun harus mengikuti pemimpin yang salah selama 6 tahun kedepan.
Laporan=tim